Perka BNPB No. 1/2008 ttg OTK BNPB

Submitted by djuni on Sat, 12/21/2019 - 21:55

Nama Singkat Perka BNPB 1 2008
Perka BNPB No. 1/2008 ttg OTK BNPB

Nama Lengkap
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tanggal Penetapan
15 Mei 2008

Deskripsi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.
Tugas BNPB antara lain:

  1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
  2. Penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.
  3. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang‐undangan.
  4. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
  5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
  6. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
  7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang‐undangan.
  9. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  10. Fungsi BNPB antara lain:
  11. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
  12. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BNPB terdiri atas :

  1. Kepala.
  2. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
  3. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :

  1. Sekretariat Utama.
  2. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
  3. Deputi Bidang Penanganan Darurat.
  4. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  5. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan.
  6. Inspektorat Utama.
  7. Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat.
  8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Terkait
Mencabut Keputusan Kepala Pelaksana Harian BAKORNAS PB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian BAKORNAS PB

Unduh File