Pentingnya Logpal dalam PB (4)

Seri Artikel Peraturan PB
Pentingnya Logpal dalam PB (4)

Dalam RPJM 2015-2019, Poin 3 huruf i arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah, pemerintah daerah masyarakat dalam PB, melalui (i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

Sumber: BPBD Tapin (https://bpbdkabtapin.blogspot.co.id/)

Tugas yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan PB. Sementara itu fungsi yang diemban antara lain:

  1. Merumuskan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan PB.
  2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan PB.
  3. Pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan PB.

Sumber: Pemprov Riau (https://www.riau.go.id/)

Sementara itu strategi Direktorat Logistik untuk menurukan risiko daerah-daerah yang mempunyai indeks risiko bencana (IRB) tinggi dan sedang antara lain:

  1. Mendorong dan mendekatkan logistik ke daerah rawan bencana sebagai persediaan (buffer stock).
  2. Menyediakan logistik dalam rangka menghadapi status keadaan darurat.
  3. Membangun gudang regional di daerah rawan bencana.
  4. Mendorong BPBD provinsi/kabupaten/kota memiliki gudang logistik dan peralatan.
  5. Penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan logistik bencana.

Sedangkan strategi Direktorat Peralatan untuk menurukan risiko daerah-daerah yang mempunyai indeks risiko bencana (IRB) tinggi dan sedang antara lain:

Sumber: Pikiran Rakyat (http://www.pikiran-rakyat.com)

  1. Memberikan penguatan peralatan PB berdasarkan karakteristik dan situasi kondisi provinsi/kabupaten/kota.
  2. Mengadakan peralatan dengan spesifikasi yang memungkinkan satu peralatan dimanfaatkan berbagai jenis bencana.
  3. Mendorong BPBD provinsi/kabupaten/kota untuk mengadakan peralatan PB secara mandiri.
  4. Mendorong BPBD provinsi/kabupaten/kota memiliki dana operasional dan pemeliharaan peralatan.
  5. Mendorong BPBD provinsi/kabupaten/kota memiliki SDM pengoperasian peralatan.
  6. Penguatan SDM dalam pengelolaan peralatan bencana.
    — dp —

——————————————
Djuni Pristiyanto
Penulis di Bidang Kebencanaan dan Lingkungan, Fasilitator LG-SAT dan Kota Tangguh Bencana, Moderator Milis Bencana (https://groups.google.com/group/bencana) dan Milis Lingkungan (http://asia.groups.yahoo.com/group/lingkungan). Email: djunister@gmail.com

This entry was posted in Artikel, Berita, Peraturan, Perka BNPB and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply