Penjabaran Perka BNPB No. 4/2009 ttg Pedoman Bantuan Logistik (3)

Distribusi bantuan logistik PB

Penjabaran Perka BNPB No. 4/2009 ttg Pedoman Bantuan Logistik (3)

Pengelolaan Bantuan Logistik mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 13/2008). Bantuan logistik PB diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut: (1) Perencanaan bantuan logistik; (2) Pengadaan bantuan logistik; dan (3) Pendistribusian bantuan logistik.

Dalam hal perencanaan bantuan logistik antara lain:

  1. Perencanaan bantuan logistik merupakan langkah awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan bantuan peralatan, baik jenis, jumlah, spesifikasi, waktu dan tata cara pendistribusian bantuan logistik.
  2. Kebutuhan bantuan logistik dapat berasal dari permintaan BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi, atas dasar laporan kajian dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan inisiatif BNPB.
  3. Permintaan bantuan logistik pada saat pra dan pasca bencana ditujukan sebagai stok penyangga gudang-gudang BPBD Kabupaten/Kota, BPBD Provinsi dan UPT.
  4. Permintaan bantuan logistik pada tahap tanggap darurat ditujukan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.

Pengadaan bantuan logistik dapat diklasifikasikan sesuai dengan tahapan bencana, sebagai berikut:

  1. Pengadaan bantuan logistik bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
  2. Pada saat pra dan pasca bencana pengadaan bantuan logistik dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Pada saat terjadi bencana, pengadaan logistik dilakukan dengan cara: (a)Pengadaan yang bersumber dari pengerahan bantuan logistik Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat, (b)Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung, (c) BNPB menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBN, (d)BPBD dapat menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBD, (e)Bantuan logistik dari Luar Negeri dikoordinasikan oleh BNPB.

Distribusi bantuan logistik untuk penanggulangan bencana dilaksanakan dengan ketentuan dan berdasarkan sebagai berikut:

  1. Perencanaan kebutuhan dan permintaan bantuan, harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dibidang PB.
  2. Data penerima bantuan, waktu pendistribusian, alat transportasi yang digunakan.
  3. Inisiatif dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana
  4. Data penerima bantuan, waktu penyampaian, alat transportasi yang digunakan
    Petugas penditribusian menyampaikan bantuan logistik kepada penerima
  5. Sisa bantuan logistik yang selesai digunakan diperlakukan dengan cara: (a)Dihibahkan kepemilikannya dan menjadi stok penyangga gudang di daerah, (b)Barang logistik yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan.

Penghapusan barang logistik harus memperhatikan kepada hal-hal sebagai berikut:

  1. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwewenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan surat keputusan penghapusan.
  2. Setelah dilakukan penghapusan dilanjutkan dengan berita acara pemusnahan.
  3. Penghapusan didasarkan kepada peraturan yang berlaku.

Dalam rangka terselenggaranya bantuan logistik yang efektif dan efisien perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pengawasan ini dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang baik dari pihak internal BNPB/BPBD oleh Inspektur Utama maupun pihak Pengawasan pengadaan eksternal, dilakukan dan seperti agar BPKP, Bawasda dan lainnya. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik PB dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran dan tepat prosedur. Pengawasan ini meliputi pemantauan, supervisi dan evaluasi.

Semua kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan logistik penanggulangan bencana senantiasa dilakukan pemantauan oleh BNPB, instansi/lembaga terkait, BPBD, intansi/dinas terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pemantauan dilakukan agar proses bantuan logistik penanggulangan bencana dapat dijamin jumlah, mutu dan sasarannya.

Supervisi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan. Penanggung Jawab di tingkat Pusat oleh BNPB atau di daerah oleh BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkat kewenangannya. Supervisi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana serta penyebabnya agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhannya.

Evaluasi akan dilaksanakan secara reguler dan berkala, meliputi:

  1. Jumlah daerah penerima bantuan logistik.
  2. Jenis dan jumlah logistik yang di distribusikan.
  3. Nilai logistik yang di distribusikan.
  4. Pemanfaatan logistik.

Hasil pemantauan, supervisi dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan dilampirkan berita acara sebagai bahan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan secara berkala. — dp —

File elektronik Perka BNPB No. 4/2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik dapat diunduh disini

Penjabaran Perka BNPB No. 4/2009 ttg Pedoman Bantuan Logistik (1)
Penjabaran Perka BNPB No. 4/2009 ttg Pedoman Bantuan Logistik (2)
Penjabaran Perka BNPB No. 4/2009 ttg Pedoman Bantuan Logistik (3)

 

——————————————
Djuni Pristiyanto
Penulis di Bidang Kebencanaan dan Lingkungan, Fasilitator Kota Tangguh Bencana, Admin Website Bencana , Moderator Milis Bencana dan Milis Lingkungan. Email: djunister@gmail.com

This entry was posted in Artikel, Berita, Peraturan, Perka BNPB and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply