Penjabaran Perka BNPB No. 4/2009 ttg Pedoman Bantuan Logistik (2)

Mekanisme distribusi bantuan logistik PB

Penjabaran Perka BNPB No. 4/2009 ttg Pedoman Bantuan Logistik (2)

Strategi bantuan logistik merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola bantuan logistik PB. Strategi dalam bantuan logistik ini adalah adanya koordinasi dan dukungan logistik dalam rangka penyelenggaraan PB. Sementara itu kebijakan bantuan logistik merupakan pelaksanaan prioritas pengelolaan bantuan logistik PB yang meliputi:

  1. Bantuan logistik PB diberikan kepada daerah pada keadaan darurat bencana sesuai kebutuhan.
  2. Bantuan logistik PB diberikan kepada daerah rawan bencana sebagai stok penyangga (buffer stock) dalam rangka kesiapsiagaan.
  3. Diberikan kepada pemerintah daerah/BPBD dan atau instansi/lembaga yang terkait dalam PB.
  4. Bantuan logistik PB harus menjamin jumlah, mutu, sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

Bantuan logistik dilaksanakan dengan menganut pola penyelenggaraan yang melibatkan beberapa lembaga/Instansi dalam sistem kelembagaan dalam berbagai wilayah yang dilaksanakan secara terpadu meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Masing-masing tingkat kelembagaan dalam menyelenggarakan bantuan logistik PB menggunakan mekanisme bantuan logistik, yang pada masing-masing tingkatan memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pengerahan bantuan logistik di tingkat nasional (Pemerintah Pusat) dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

  1. Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota dan Provinsi, BNPB mengerahkan sumber daya logistik dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional, instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
  2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka BNPB dapat mengerahkan bantuan kepada BPBD Provinsi lain, atau sumber lain baik dari dalam dan luar negeri.
  3. Apabila terdapat keterbatasan bantuan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan dana siap pakai khusus digunakan pada saat tanggap darurat dan sumber dana lain yang sudah dialokasikan.

Pengerahan bantuan logistik di Provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

  1. Dalam hal bencana di Provinsi, BPBD Provinsi yang terkena bencana mengerahkan sumber daya logistik dari Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
  2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistik kepada Provinsi lain yang terdekat.
  3. Apabila Provinsi yang diminta bantuan tidak memiliki ketersediaan sumber daya logistik/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat (BNPB).
  4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan logistik ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
  5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.

Pengerahan bantuan logistik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

  1. Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten/Kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya logistik dari instansi/lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
  2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah Kabupaten/Kota terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
  3. Apabila pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta bantuan peralatan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan.
  4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan peralatan ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  5. Pelaksanaan pengerahan bantuan logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan di bawah koordinasi/kendali Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (Bersambung)

File elektronik Perka BNPB No. 4/2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik dapat diunduh disini

Penjabaran Perka BNPB No. 4/2009 ttg Pedoman Bantuan Logistik (1)
Penjabaran Perka BNPB No. 4/2009 ttg Pedoman Bantuan Logistik (2)
Penjabaran Perka BNPB No. 4/2009 ttg Pedoman Bantuan Logistik (3)

 

This entry was posted in Artikel, Berita, Peraturan, Perka BNPB and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply