Penjabaran Perka BNPB No. 13/2008 ttg Pedoman Manajemen Logpal PB (5)

Penjabaran Perka BNPB No. 13/2008 ttg Pedoman Manajemen Logpal PB (5)

Sumber: http://www.solopos.com/

Pedoman manajemen logistik dan peralatan PB menganut pola penyelenggaraan suatu sistem yang melibatkan beberapa lembaga atau sistem kelembagaan dalam berbagai tingkatan teritorial wilayah, mulai dari: (1) Tingkat Nasional, (2) Tingkat Provinsi, dan (3) Tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan melibatkan banyak kelembagaan ini berbagai konsekuensi akan terjadi termasuk di dalamnya adalah sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem komando, sistem operasi, sistem perencanaan, sistem administrasi dan keuangan, sistem komunikasi dan sistem transportasi. Masing-masing tingkat kelembagaan dalam melaksanakan manajemen logistik dan peralatan PB menggunakan pedoman delapan tahapan manajemen logistik dan peralatan, yang pada masing-masing tingkat lembaga penyelenggara memiliki ciri-ciri khusus sebagai konsekuensi sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pada tingkat nasional, otoritas pemerintah pusat dalam PB diwakili oleh BNPB. Dalam menjalankan peran tersebut BNPB mempunyai kemudahan akses dan koordinasi dengan organisasi yang dapat membantu sistem manajemen logistik dan peralatan untuk bencana. Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan tingkat nasional adalah:

  1. Seluruh komponen kelembagaan mematuhi dan melaksanakan sistem manajemen logistik dan peralatan yang telah ditetapkan, baik dalam keadaan prabencana, keadaan terjadi bencana, dan pascabencana.
  2. Dukungan pemerintah, pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota atau atau lembaga lain dapat dikoordinasikan sesuai dengan sistem manajemen logistik dan peralatan.
  3. Menghimpun fakta dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam bentuk informasi melalui media massa yang mudah diakses.
  4. Menjalankan Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana secara konsisten.
  5. Membuat perencanaan dan kesepakatan-kesepakatan mengenai : (a) Kesepakatan dalam perencanaan bentuk dan substansi logistik, (b) Kesepakatan dalam pengendalian, pergerakan dan pendistribusian logistik, (c) Kesepakatan dalam penggunaan jaringan komunikasi seperti radio, telex, satelit dan sebagainya, (d) Penetapan tentang daerah terlarang bagi umum dan jalur perjalanan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, (e) Komitmen jaminan keamanan bagi para petugas khusus yang menangani bencana, (f) Pembebasan pajak dan pungutan lain atas masuknya peralatan dan barang-barang konsumsi lain untuk kepentingan PB, (g) Efisiensi waktu dan prosedur PB (prosedur tanggap darurat), (h) Kemudahan melakukan pertukaran mata uang, dan (i) Kesepakatan awal dalam hal strategi penanganan oleh otoritas pemerintah.
  6. Berfungsi sebagai penanggung jawab atas tugas dan koordinasi seluruh sumberdaya dalam PB yang berkaitan dengan logistik dan peralatan yang dipergunakan.
  7. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian bantuan dari luar negeri, dengan sistem satu pintu.
  8. Menjadi koordinator dalam hal informasi dan komunikasi dalam PB. Dalam hal ini jaringan komunikasi antar tingkatan organisasi pendukung sistem logistik dan peralatan harus terjalin dengan baik.
  9. Sistem logistik dan peralatan tingkat nasional merupakan pemegang sistem komando bencana dalam hal logistik dan peralatan.

Sumber: https://www.kalbaronline.com/

Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan tingkat provinsi adalah:

  1. Penyelenggara manajemen logistik dan peralatan tingkat provinsi memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di wilayahnya.
  2. Sebagai titik kontak utama bagi operasional di area bencana yang meliputi dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan.
  3. Mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di area bencana.
  4. Sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di area bencana.
  5. Memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam PB dan melaporkannya secara periodik kepada kepala BNPB.
  6. Membantu dan memandu operasi di area bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan.
  7. Menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan PB secara konsisten.

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan tingkat kabupaten/kota adalah:

  1. Mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktifitas manajemen logistik dan peralatan, terutama pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
  2. Bertanggung jawab atas dukungan fasilitas, pelayanan, personil, peralatan dan bahan atau material lain yang dibutuhkan oleh pusat-pusat operasi (pos komando) di area bencana.
  3. Berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait di pusat operasi BPBD.
  4. Menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan PB secara konsisten.

Dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang handal perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan PB.

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: http://www.lintasntt.com/

Artikel Penjabaran Perka BNPB No. 13/2008 Tamat

——————————————
Djuni Pristiyanto
Penulis di Bidang Kebencanaan dan Lingkungan, Fasilitator Kota Tangguh Bencana, Moderator Milis Bencana dan Milis Lingkungan. Email: djunister@gmail.com

This entry was posted in Artikel, Berita, Peraturan, Perka BNPB and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply