Analisa dan Evaluasi UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

Tim Analisa dan Evaluasi Penanggulangan Bencana BNPB

Judul Buku:
ANALISA DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Penulis/Penyusun:
Tim Analisa dan Evaluasi Penanggulangan Bencana BNPB
Ketua Tim: Dewina Nasution

Penerbit:
BNPB

Tahun Terbit:
2011 (File laporan tim pada Agustus 2011)

Deskripsi:
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PHN-65-HN-01.06 Tahun 2011 tanggal 9 Maret 2011. Sebagian dari isi keputusan tersebut Tim Analisa dan Evaluasi Penanggulangan Bencana, menganalisis UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan-Peraturan yang terkait dan merekomendasikan hal-hal yang spesifik dan sekaligus menyampaikan laporan akir kepada Menteri Hukum dan HAM.

Dalam pembahasan Analisa dan Evaluasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Tim mendapatkan sumbangan pemikiran dari narasumber Bapak Ir Untung Sarosa, MM direktur Perbaikan Darurat Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB. Pada dasarnya laporan ini berisi tata cara pengaturan fungsi kelembagaan dan fungsi sector lain yang berhubungan dengan kebencanaa. Oleh karena itu dilihat dari kegiatan Tim maka arah pemikiran cenderung menganalisis Undang-Undang No. 24 tahun 2007.

ABSTRAK

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tetang Penanggulangan Bencana, yang diikuti beberapa peraturan pelaksanaan terkait. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup pemerintah pusat maupun daerah, maka dipandang perlu memulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan yang terkait dengan penanggulangan bencana di daerah. Telaah ini bertujuan untuk melakukan review terhadap sistem penanggulangan bencana di Indonesia dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis dalam kegiatan penanggulangan bencana. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem penanggulangan bencana yang saat ini dikembangkan baik di tingkat nasional maupun daerah adalah merupakan tahap transisi antara sistem yang selama ini berjalan dengan sistem baru seperti yang diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2007. UU ini menjadi “milestone” dikarenakan adanya berbagai kewenangan yang terdapat di di dalam UU tersebut. Ada kewenangan di beberapa kementerian dan lembaga, secara langsung tidak berada dalam kewenangan/tugas pokok dan fungsi dari BNPB, dan apabila terjadi bencana alam, akan mengalamai kesulitan dalam melakukan koordinasi serta menimbulkan kelambatan dalam pelaksanaan, dan ketidak efektifan dalam penanggulangan bencana.

Unduh File Analisa dan Evaluasi UU No. 24/2007 (383 KB): Download

This entry was posted in Artikel and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply