<> HIDUP BERSAMA RISIKO BENCANA <> [disasters are part of daily life]

Komentar terhadap
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Membaca Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008) ini mesti sudah membaca terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 8/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (PP 22/2008), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008). Bila belum membaca semua peraturan tersebut maka dengan membaca UU 24/2007 dan Permendagri 46/2008 sudah cukup untuk coba memahami kompleksitas pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kawan-kawan pelaku dan pemerhati PB,

PEMBENTUKAN BPBD BERDASAR PERMENDAGRI NO. 46 TAHUN 2008

oleh
Djuni Pristiyanto

PERGULATAN RAD PRB, RPB DAN BPBD:
ANTARA PERATURAN DAN PENGALAMAN PRAKTIK 2007-2008
oleh
Djuni Pristiyanto

PENGANTAR

Pada tanggal 22 Oktober 2008 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah (Permendagri No.