<> HIDUP BERSAMA RISIKO BENCANA <> [disasters are part of daily life]

Komentar terhadap
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Membaca Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008) ini mesti sudah membaca terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 8/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (PP 22/2008), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008). Bila belum membaca semua peraturan tersebut maka dengan membaca UU 24/2007 dan Permendagri 46/2008 sudah cukup untuk coba memahami kompleksitas pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kawan-kawan pelaku dan pemerhati PB,

PEMBENTUKAN BPBD BERDASAR PERMENDAGRI NO. 46 TAHUN 2008

oleh
Djuni Pristiyanto

PERGULATAN RAD PRB, RPB DAN BPBD:
ANTARA PERATURAN DAN PENGALAMAN PRAKTIK 2007-2008
oleh
Djuni Pristiyanto

PENGANTAR

From: Dr. Puji Pujiono (puji.pujiono@gmail.com)
-------------------------

Rekan-rekan,

Donload File Lengkap Penggalangan Dukungan & Pendukung (Update: 20 November 2008, Jam 14.00 WIB):

Pada tanggal 22 Oktober 2008 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah (Permendagri No.