Update info UU PKS: Sahkan RUU PKS, DPR Beroleh Kritik Pedas

Posted on 12/04/2012 by djuni

Daftar Isi Kliping (R)UU PKS:

  1. Sahkan RUU PKS, DPR Beroleh Kritik Pedas
  2. UU PKS perkuat tentara dalam konflik sosial
  3. UU PKS Halangi Tugas Wartawan
  4. KontraS: Ada Aroma Buruk di Pengesahan RUU PKS
  5. RUU PKS Fokus Pada Pencegahan Konflik

=============================

Sahkan RUU PKS, DPR Beroleh Kritik Pedas
Indra Subagja – detikNews
Kamis, 12/04/2012 18:06 WIB

Jakarta Rancangan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) akhirnya disahkan DPR. Namun langkah DPR itu disesali sejumlah kalangan. Salah satunya pegiat HAM, Usman Hamid.

“Menyesalkan keputusan paripurna tentang RUU PKS. Keputusan DPR sahkan RUU PKS adalah contoh deliberasi cacat politis dalam demokrasi. DPR tidak mempertimbangkan opini-opini publik kritis dan rasional dari masyarakat,” jelas pegiat HAM, Usman Hamid, dalam pernyataannya, Kamis (12/4/2012).

Usman mengutip filosof Jerman, Jurgen Habermas, yang menekankan pentingnya keputusan politis yang menterjemahkan opini-opini publik yang kritis rasional.

“Di ruang publik seperti media telah jelas banyak yang kritik terhadap pasal-pasal bermasalah seperti penetapan status konflik oleh kepala daerah untuk pengerahan TNI,” ujarnya. Continue reading →

Posted in kliping, konflik, lingkungan, peraturan | Leave a comment

RUU PKS Disahkan DPR dengan perubahan substansi

Posted on 12/04/2012 by djuni

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 11 April 2012 sore hari kemarin di Jakarta RUU PKS akhirnya disahkan setelah melalui perdebatan yang alot. Masalah utama tetap pada pengerahan TNI. Pengesahan itu dilakukan setelah ada perubahan-perubahan substansi sbb:

Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) akhirnya disetujui di Sidang Paripurna DPR. Pengesahan itu disetujui dengan menghapus forum koordinasi daerah yang berwenang mengerahkan TNI ikut dalam menangani konflik.

Perubahan substansi dalam RUU PKS:

Perubahan terjadi di pasal 33 bahwa gubernur/bupati/wali kota dapat meminta bantuan penggunaan TNI kepada pemerintah ketika status keadaan konflik. Permintaan itu atas pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebelumnya, para kepala daerah itu dapat langsung meminta kepada forum koordinasi, tidak melewati pemerintah. Continue reading →

Posted in konflik, lingkungan, peraturan | Leave a comment

Update info RUU PKS: RUU PKS Alot, Paripurna Diskors 2 Jam

Posted on 11/04/2012 by djuni

Bagaimana perkembangan pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS)? Berikut ini update informasi yang disarikan dari berbagai media online.  Semoga berguna.

salam,
djuni
moderator milis bencana

————————————————————–

Dijadualkan hari Selasa, 10 April 2012 RUU PKS dibahas terakhir kalinya dan kemudian akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta. Akan tetapi, hingga hari ini (Rabu, 11 April 2012, pukul 13.06) ada berita di INILAH.COM bahwa pembahasan RUU PKS tersebut berjalan sangat alot dan akhirnya diskors selama 2 jam untuk dilakukan lobi antar fraksi.

DETIK.COM memberitakan bahwa Rapat paripurna yang membahas RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS) sementara mengalami jalan buntu. Rapat pun diskors untuk melakukan lobi. Pantauan detikcom di ruang paripurna Rabu (11/4/2012) pukul 12.15 WIB, rapat yang sudah dihadiri 517 anggota DPR berlangsung dengan beberapa interupsi. Hal yang dipermasalahkan anggota DPR terkait dengan pelibatan prajurit TNI yang tercantum dalam pasal 34 RUU PKS. Selain itu, anggota DPR meminta penjelasan dan pembenahan redaksional pada beberapa bagian agar RUU tersebut menjadi lebih jelas dan tidak multi tafsir.

“Ini dinilai mundur dari sistem reformasi keamanan. Seharusnya TNI fokus pada upaya membela negara dari serangan eksternal sementara Polri fokus pada kamtibmas. Ruu ini mengaburkan dan tumpang tindih pembagian tugas TNI Polri sehingga menyulitkan tugas,” kata anggota Fraksi PDIP, Helmi Fauzi. Continue reading →

Posted in konflik, lingkungan, opini, peraturan | Leave a comment

Peran Komunitas Kebijakan Dalam Masa Tanggap Darurat Merapi

Posted on 09/04/2012 by djuni

Peran Komunitas Kebijakan Dalam Masa Tanggap Darurat Merapi
Rabu, 27 Juli 2011 23:39

Oleh : Fatih Gama Abisono

Prawacana

Lereng Merapi, 4 November 2010. Waktu menunjukkan pukul 23.30. Suara gemuruh yang berasal dari puncak Merapi membuat malam semakin mencekam. Perut Merapi tak berhenti memuntahkan material vulkanik selepas petang, setelah sempat tertidur beberapa jam. Ratusan ribu warga lereng merapi yang berdiam di sejumlah titik pengungsian sejak dua pekan sebelumnya semakin was-was. Ancaman awan panas  membayangi warga. Apalagi letusan pada sepekan sebelumnnya yakni, tanggal 26 November telah memakan puluhan korban, termasuk juru kunci Merapi, Mbah Maridjan. Sekitar pukul 00.00, pada tanggal 5 November 2010, Merapi kembali meletus. Namun kali ini bukan letusan biasa. Tetapi letusan jauh lebih besar yang memicu kepanikan massal.

Puluhan ribu warga di pengungsian segera dievakuasi ke sejumlah lokasi pengungsian yang jauh dari Kawasan Rawan Bencana (KRB) sejauh 20 kilometer dari puncak Merapi. Padahal, sejumlah titik pengungsian sebelumnya dinyatakan aman atau di luar KRB yang ditetapkan sejauh 10 Kilometer oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Dalam satu hari tersebut, PVMBG telah merubah status KRB sebanyak tiga kali, dari 10 kilometer, menjadi 15 kilomter hingga 20 kilometer dari puncak Merapi mengingat eskalasi aktivitas vulkan Merapi yang mengkhawatirkan.
Continue reading →

Posted in gunung meletus, opini | Leave a comment

Menghadirkan Ideologi HAM kesejahteraan pasca bencana alam: Studi IDP masa tanggap darurat letusan Merapi 2010

Posted on 09/04/2012 by djuni

Menghadirkan Ideologi HAM kesejahteraan pasca bencana alam
Kamis, 04 Agustus 2011 15:12

Studi tentang penanggulangan bencana pada Internally Displaced People (IDP) masa tanggap darurat pada bencana letusan Merapi 2010

Menghadirkan Ideologi HAM kesejahteraan pasca bencana alam

Oleh: Nurlia Dian Paramita1

Abctract

Internally Displaced People (IDP) are the main actors of the most vulnerable in the aftermath of the fulfillment of basic rights of life. They became the most vulnerable in a public toilet facilities, rescue livelihood, clean water and sanitation needs in post-disaster conditions. Presenting the framework of disaster management in the paradigm of welfare into something crucial to be presented. Especially in the perspective of human rights and implementation of legal mechanisms that have been formulated by the government. It must be admitted that the Government was still many shortcomings in fulfilling these basic rights, so the role of civil society as well as community-based NGOs as necessary other forces capable of responding to the provision of basic needs of the disaster for the nation. Hopefully, multistakeholders synergies this and will bring a new strategy in disaster management paradigm that is more prosperous society and uphold the values ??of humanity’s dignity. Continue reading →

Posted in gunung meletus, opini | Leave a comment

Elite Dalam Bencana; Elite Lokal, Merapi, dan Tanggap Darurat

Posted on 09/04/2012 by djuni

Elite Dalam Bencana; Elite Lokal, Merapi, dan Tanggap Darurat
Selasa, 09 Agustus 2011 18:55

Elite Dalam Bencana; Elite Lokal, Merapi, dan Tanggap Darurat

Oleh: Amin Tohar1

Erupsi Merapi terjadi setiap empat tahun sekali, begitulah ungkapan yang sering kita dengar saat orang menggambarkan perilaku gunung teraktif di Indonesia itu. Dan benar, setelah erupsi di tahun 2006 lalu , di tahun ini 2010 tepat empat tahun jarakanya Merapi kembali meletus. Ungkapan lainya menyebutkan ciri perilaku Merapi lainya,”pola letusan Merapi itu bukan eksplosif tetapi lebih bersifat eruptif atau guguran lava pijar”. Ungkapan ini dibantah oleh Merapi tahun ini. Letusan Merapi lebih dahsyat dari yang diperkirakan sebelumnya, tiga kali lipat dari erupsinya di tahun 2006, dan konon reputasi ini hampir menyamai letusan dahsyatnya di tahun 1830 yang debu vulkaniknya menyebar dan menyelimuti seluruh pulau jawa. Demikianlah, perilaku alam tak bisa sepenuhnya dikuasai oleh pengetahuan manusia betapapun majunya pengetahuan itu, dan dalam setiap gerak alam selalu ada yang misterius.
Continue reading →

Posted in gunung meletus, opini | Leave a comment

Masyarakat Sipil Keluarkan Petisi Penolakan RUU PKS

Posted on 09/04/2012 by djuni

Daftar Isi:

1. Masyarakat Sipil Keluarkan Petisi Penolakan RUU PKS
2. RUU PKS Terindikasi Kepentingan Kapitalisme Global
3. RUU PKS Dinilai Justru Ancam Masyarakat Adat
4. Imparsial: RUU Konflik Sosial Khianati Reformasi
5. Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Konflik Sosial

=============================

Masyarakat Sipil Keluarkan Petisi Penolakan RUU PKS
Ferry Santoso | Robert Adhi Ksp | Senin, 9 April 2012 | 15:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat mengeluarkan petisi penolakan pengesahan rancangan undang-undang Penanganan Konflik Sosial (PKS).

Petisi dibacakan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indardi di Jakarta, Senin (9/4). Hadir dalam acara itu antara lain mantan anggota Komnas HAM MM. Billah, Hendardi dari Setara Institute, Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar. Continue reading →

Posted in konflik, lingkungan, opini, peraturan | Leave a comment

Kliping update informasi KKB tentang RUU Ormas

Posted on 09/04/2012 by djuni

Berikut ini kliping update informasi yg dibuat oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), sebuah koalisi yg terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah (Ornop) yang secara aktif memberikan perhatian dan penyebarluasan informasi tata kelola organisasi masyarakat sipil, serta advokasi terhadap regulasi sektor organisasi kemasyarakatan. Lembaga-lembaga dalam KKB antara lain: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) – YAPPIKA – Publish What You Pay (PWYP) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH-Jakarta) – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) – Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).
Continue reading →

Posted in konflik, lingkungan, opini, peraturan | Leave a comment

Apa yang salah dengan RUU Ormas???

Posted on 09/04/2012 by djuni

Pada saat ini Pemerintah bersama DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). RUU ini akan digunakan untuk menggantikan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Apa yang salah dengan RUU Ormas ini, karena banyak pihak ingin agar RUU Ormas itu dibatalkan dan tidak hanya direvisi saja? Bila ingin mendapatkan jawaban yang gamblang silahkan baca kumpulan artikel di bawah ini. RUU Ormas dapat dibaca disini, sedangkan UU 8/1985 dapat dibaca disini.

Sekelompok organisasi masyarakat sipil giat mengadvokasikan terhadap RUU Ormas itu di bawah lembaga yang bernama “Koalisi Kebebasan Berserikat” (KKB). KKB terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah (Ornop) yang secara aktif memberikan perhatian dan penyebarluasan informasi tata kelola organisasi masyarakat sipil, serta advokasi terhadap regulasi sektor organisasi kemasyarakatan. Untuk media kampanye KKB membuat sebuah infosheet yang dapat dibaca disini. Continue reading →

Posted in konflik, lingkungan, opini, peraturan | Leave a comment

Point-point substansi dlm wacana RUU Penanganan Konflik Sosial (KLIPING)

Posted on 09/04/2012 by djuni

RUU Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) batal disahkan dalam Rapat Paripurna di DPR di Jakarta pada tanggal 3 Arpil 2012 lalu. Walaupun demikian RUU PKS ini diagendakan dibahas lagi untuk disahkan besok pada tanggal 10 April 2012. Ada banyak tentangan terhadap substansi RUU PKS ini yg membuat masyarakat sipil bergerak untuk meminta kepada DPR RI agar membatalkan RUU PKS itu.
Continue reading →

Posted in konflik, lingkungan, opini, peraturan | Leave a comment